Rektor dan sivitas akademika UIN STS Jambi memperingati Hari Lahir Pancasila
Rektor beserta civitas akademika mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan
Pemasangan Kalung Guru Besar Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D.
Gedung Laboratorium Terpadu UIN STS Jambi
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Laboratorium Terpadu
Rektor Terima SK UIN STS

altKamis 17 Maret 2011, sebagaimana biasanya para Staf, Karyawan/ti dan Pejabat yang ada dilingkungan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melakukan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih, yang dilaksanakan di halaman Rektorat IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Simp. Sungai Duren. Pembantu Rektor II (Drs. H. M. Taher, M. Fil.I) mengatakan dalam amanatnya bahwa sebagai abdi Negara harus mempunyai jiwa disiplin,

altmemahami dan mematuhi birokrasi lembaga yang telah disesuaikan berdasarkan ketentuan yang ada, menjaga kesatuan kekompakan dalam melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab serta mengevaluasi diri kita, kinerja kita masing-masing  sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya agar terciptanya kekompakan dalam mejalankan segala aktivitas tersebut. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sesuatu tujuan selain sangat ditentukan oleh dan mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para anggotanya. Bagi aparatur pemerintahan disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban (ikhlas), dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat. karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita sebaagai abdi negara abdi bangsa sekaligus abdi agama.selain itu pula, kepada seluruh karyawan/staff maupun pejabat untuk benar-benar memahami bagaimana alur birokrasi yang sebenarnya, antara bawahan dengan bawahan, dan bawahan dengan atasan, maupun atasan dengan bawahan. supaya tidak terjadi kesalahan alur dan tumpang tindih dalam menjalankan tugas. "ibarat pepatah berjenjang naik bertangga turun". kemudian diminta kepada setiap unit/bagian untuk membuat rencana kegiatan dan melaporkan rencana tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat secara maksimal dan tidak tumpang tindih dengan jadwal kegiatan lainnya.   mengenai disiplin ini, dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 dinyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil". Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya mengenai disiplin ini dapat kita lihat dalam PP Nomor 53 tahun 2010, sebagai berikut:

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

Setiap PNS wajib:

1.  mengucapkan sumpah/janji PNS;

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3.  setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

4.  menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;

5.  melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

6.  menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7.  mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

8.  memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9.  bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

1.  menyalahgunakan wewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4.  bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5.  memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6.  melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam 3maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7.  memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8.  menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9.  bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;c.  sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/ataud.  sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ataub. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah  atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Waki l Kepala Daerah, dengan cara:a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;c.  membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ataud. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Additional information