Rektor dan sivitas akademika UIN STS Jambi memperingati Hari Lahir Pancasila
Rektor beserta civitas akademika mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan
Pemasangan Kalung Guru Besar Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D.
Gedung Laboratorium Terpadu UIN STS Jambi
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Laboratorium Terpadu
Rektor Terima SK UIN STS

KEBERANJAKAN DARI FIQH MAZHABI

 

(Kasus Pembatasan Usia Perkawinan dan Perceraian di Indonesia)

 

Oleh : Prof. Dr. H.  Suhar AM, M.Ag

 

 

 

 

 

A. PENDAHULUAN

 

Kajian fiqh mengenai perundang-undangan yang secara spesifik mengatur kehidupan per­sonal umat Islam (Ahmad Al-Syahsiah), belum banyak menarik minat kalangan ilmuan. Kajian fiqh yang relatif sungguh-sungguh di minati dan sudah sering dilakukan, lebih banyak menyangkut masalah fiqh "konvensional" dan fatwa-fatwa, baik yang dilakukan secara kelembagaan seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahts al-­Masail NU, maupun yang diberikan secara individual (Fardiyah). Untuk kategori pertama misalnya tulisan Muhammad Atho Mudzhar (1993) tentang Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sedangkan untuk kategori kedua seperti hasil penelitian Al Yasa Abu Bakar (1989) mengenai pemikiran kewarisan Hazairin.

 

Kelangkaan minat di atas, disebabkan antara lain karena pemahaman tentang paradigma fiqh konvensional atau fiqh klasik yang membatasi pembahasannya pada empat aspek (rubu') yaitu ibadah, mu'amalat, munakahat dan jinayat. Seakan-akan kajian tentang perubahan faedah dengan segala dimensinya tidak termasuk dalam kajian zona fiqh sedangkan pengertian fiqh itu sendiri secara etimologi mengandung aspek hukum dan perundang-undangan. Berbagai lapangan kehidupan yang meliputi sosial budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. Konsekuensi logis dari kurangnya minat pada kajian perundang­undangan ini nampak pada tidak terekamnya dinamika fiqh di Indo­nesia secara komprehensif terutama yang berkaitan dengan pengamatan terhadap muatan "ijtihad" yang terkandung didalamnya.

 

Salah satu undang-undang produk “ijtihadiah” pemerintah Republik Indonesia menurut hemat penulis di kategorikan sebagai muamalat Indonesia. Rancangan undang-undang tersebut diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) untuk dibahas dan mendapatkan pengesahan pada tanggal 31 Juli 1973. Pro dan kontra dari kalangan anggota DPR dan internal umat islam. Beberapa pasal bahkan dinilai bertentangan dengan ajaran Islam apalagi UUP itu setelah diserahkan oleh DPR harus bersifat unifikasi. Dua di antara pasal yang bersifat kontroversial itu adalah mengenai pembatasan dan pengketatan usia pernikahan dan perceraian. Setelah melalui lobi dan isetori berbagai kalangan yang berkompeten memakan waktu relatif lama, akhirnya rancangan UU tersebut disahkan menjadi undang-undang. (Amak, 1976; 12-106).

 

Setelah disahkan menjadi undang-undang, penilaian positif terhadapnya bermunculan. Salah satu di antaranya berasal dari Marsekan Fatawi. Menurut Mantan Rekor IAIN Sunan Ampel Surabaya itu, UU No. 1 Tahun 1974, terutama yang mengatur tentang pembatasan usia pernikahan, adalah produk “ijtihadiah” (Fatawi, 1985; 184).

 

Kalau demikian halnya, yang patut didiskusikan adalah, seperti apa ijtihadiah yang terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974? Apakah corak lintas mazhab di luarnya? Apakah Ijtihad tersebut mengindikasikan/mengisyaratkan adanya keberanjakan (meninggalkan) Mazhab?

 

Tulisan ini mencoba melihat dan merupakan studi awal mengenai fiqh perundang-undangan, akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan diatas, kehususnya mengenai pasal-pasal yang mengatur pembatasan usia pernikahan dan perceraian.

 

B. PEMBATAN USIA PERKAWINAN DAN PERNIKANAN

 

            Untuk sampai pada kesimpulan mengenai ada tidaknya muatan ijtihadiah, lintas mazhab dan keberanjakannya dari fiqh mazhab, akan dipaparkan berbagai pemikiran seputar pembatasan usia perkawinan dan perceraian yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dilihat dari berbagai mazhab, baik Sunni maupun Syi’i.

 

1.      Undang-undang No. 1 Tahun 1974

 

Pembatasan usia pernikahan di indonesia diatur dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan (3). Bunyi pasal 7 ini adalah sebagai berikut :

 

1)      Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

 

2)      Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada penngadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

 

3)      Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) Pengaturan tentang pembatasan usia perkawinan sebagai yang diatur pada pasal 7 diatas, mengesankan ambivalensi, menegaskan keizinan melakukan pernikahan hanya diberikan kepada pihak pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Disisi lain, pasal ini tetap memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan terhadapnya. Akan tetapi, karena melakukan penyimpangan itu, dikaitkan dengan keharusan mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, yang tidak mustahil melalui prosedur yang berliku-liku, hampir dapat dipastikan peluang itu tidak akan pernah bisa diperoleh. Dengan demikian, ada atau tidak adanya peluang tersebut menjadi sama saja. Hal ini berarti bahwa sesungguhnya pernikahan di indonesia hanya bisa dilaksanakan oleh pasangan (yang dari segi usia) memenuhi persyaratan.

 

Mengenai putusnya pernikahan yang diakibatkan oleh perceraian, diatur dalam pasal 38 dan 39. Pasal 38 menegaskan bahwa sebab putusnya suatu pernikahan itu, adalah karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Pernyataan bercerai sebagai yang dimaksudkan oleh pasal 38, baru dinilai sah menurut UU apabila diucapkan di depan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 39 UU No. 1 1974 (Amak, 1976; 145). Fungsi pengadilan sebagai yang dimaksudkan oleh pasal 39 di atas adalah sebagai “saksi” pernyataan perceraian dari yang bersangkutan (PP NO. 9 tahun 1975 Pasal 16 Amak, 1976: 172-173).

 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa, talak atau pernyataan bercerai dari seorang suami baru di nilai sah menurut hukum apabila di ucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami di luar pengadilan, seperti di rumah, belum dianggap suatu “talak” menurut undang-undang ini, dan baru dianggap sebagai pemberitahuan keinginan untuk bercerai.

 

Selanjutnya bagaimana UU No. 1 tahun 1974 menyelesaikan pengucapan tiga talak sekaligus; apakah hal itu berarti jatuh tiga talak atau satu talak? Untuk keperluan menyelesaikan kasus seperti ini pada tangggal 23 september 1981, Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia. Jawaban yang diberikan oleh MUI pada tanggal 24 Oktober 1981 menegaskan bahwa, talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus hanya dianggap satu talak (Mudzhar, 1993; 97-98). Fatwa ini yang kemudian menjadi pegangan para hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus penjatuhan tiga talak sekaligus. Hal ini berarti bahwa, menurut hukum positif di indonesia, tiga talak yang di jatuhkan sekaligus hanya diberlakukan menjadi talak satu.

 

2.      Pendapat Berbagai Mazhab

 

Para ulama Mazhab, baik secara terang-terangan maupun secara samar-samar, tidak memberikan aturan mengenai batas usia pernikahan, baik untuk pihak pria maupun pihak wanita. Yang mereka diskusikan adalah, siapa yang berhak untuk menikahkan seorang gadis yang belum menginjak usia dewasa. Para ulama mazhab berpendapat sama bahwa sang ayah berhak untuk menikahkan putrinya ; baik atas izin maupun tanpa izin yang bersangkutan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal perlu tidaknya sang ayah meminta izin dari sang putri, tetapi ada pula yang berpendapat sebaliknya, harus menunggu dari anak (Ibnu Rusyid 2, 1960: 6).

 

Fakta diatas menunjukkan bahwa secara umum para ulama menganggap pembatasan usia pernikahan itu tidak perlu ditentukan secara tertulis Al-Quran secara mutlak menggariskan batas menikah yaitu akil baliqh. Yang mereka perlukan justru upaya untuk menghindarkan diri dari adanya paksaan dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu, sebagian diantara mereka ada yang menuntut adanya izin dari anak yang bersangkutan.

 

Tentang masalah yang berhubungan dengan perceraian, mereka mempunyai pendapat yang beragam. Dalam hal kapan suatu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dianggap sah, para ulama berpendapat sama yaitu : kapan saja suami menjatuhkannya sepanjang tidak dalam keadaan taklifi, seperti terpaksa, gila dan masih anak-anak. (Sabiq, 1990 ; 17-18, Al-Zuhaili 7, 1989 ; 364). Sebagian masalah saksi dalam talak para ulama Sunni tidak mensyaratkan adanya saksi ketika menjatuhkan talak itu diucapkan kepada isteri, baik secara lisan maupun tulisan. Berbeda dengan pandangan menurut Syi’ah Imaniah yang mensyaratkan hadirnya saksi. Bagi mereka talak dianggap Sah apabila dijatuhkan seorang suami di depan dua saksi yang adil. (Mughniyyat 5, 1978 ; 12).

 

Mengenai tiga talak yang dijatuhkan sekaligus oleh suami menurut mazhab Sunni (mazhab empat dan Zhahiri) tetap dianggap msebagai talak tiga. (Al-Zuhaili 7. 1989 ; 391-392). Kalangan syi’ah imaniah mempunyai pendapat yang berbeda. Bagi mereka talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tetap dihukumkan sebagai talak satu. (Husaini, 1973 ; 85).

 

Dua pendapat tersebut agaknya mewakili dua meinstream pemikiran fiqhiah; Sunni dan Syi’i, yang berkembang di dunia Islam. Namun demikian, bukan berarti tidak ditemukan kelompok kecil dari keduanya yang mempunyai pendapat berbeda. Dari kalangan minoritas Syi’i ditemukan pendapat ; talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tetap diakui sebagai talak tiga (Husaini, 1973:85). Sebaliknya, dikalangan minoritas Sunni seperti Inbu Taimiyah da segolongan kecil al-Zhahiri berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus diberlakukan sebagai talak satu (Mudzhar, 1993:98). Di Indonesia, pendapat kalangan minoritas Sunni itu dimunculkan oleh Muhamad Hasan dari Persatuan Islam (Persis) Bandung (Hasan 1, 1980; 268-280).

 

Sungguhpun demikian golongan minoritas itu tidak bisa dianggap mewakili mainstreamnya. Ibnu Taimiyah yang datang belakang, bisa jadi melakukan ijtihad lintas mazhab; dari mazhab Sunni ke mazhab Syi’i, meskipun ia harus menyadari telah melakukannya. Sekurang-kurangnya pendapat Ibnu Taimiyah, kalangan minoritas Dhahiry dan Syi’i serta Ahmad Hasan Bandung (dari Sunni) tidak bisa keluar dari mainstream yang berkembang sebelumnya. Dengan kata lain, pendapat yang memberlakukan talak tiga yang diucapkan sekaligus sebagai talak tiga, tetap merupakan resprentase pemikiran fiqhiah Sunni, sedangkan yang memberlakukannya sebagai talak satu, tetap merupakan resprentase pemikiran kalangan Syi’i.

 

C. ANALISA

 

            Uraian ini merupakan kajian “timbangan”; untuk melihat sifat dan corak “ijtihadiah” seputar pembatasan usia perkawinan dan masalah keabsahan perceraian. Untuk memudahkan analisa, akan dipergunakan kerangka analisis seperti yang dipergunakan oleh Tahir Mahmood ketika ia membuat kelompokan perkembangan pemikiran ijtihadiah di negara-negara Islam, menurut Mahmood (1987 ; 13-14), perkembangan pemikiran ijtihadiah di negara-negara Islam bisa dikelompokan dalam ; yang bersifat lintas mazhab dan beranjak dari mazhab.

 

1.       Pembatasan Usia Pernikahan

 

Pertanyaan awal yang dirasa cukup relevan dimunculkan seputar pembatasan usia perkawinan ini, apakah produk pemikiran ijtihadiah tersebut dapat dpertanggung jawabkan secara Syar’i. Al-Quran memang tidak melarang aturan yang melakukan pembatasan usia perkawinan, dan tidak juga memerintahkan membuat aturan yanbg berisikan pembatasan usia perkawinan. Akan tetapi secara tidak langsung Al-Quran memberikan peluang untuk memberlakukan aturan pembatasan usia dalam perkawinan. Surat An-nisa ayat 6 menyebutkan kata “An-nikah”, sebagai batas terakhir melakukan uji kemampuan anak yatim sebelum ia diberikan kesempatan mengelola harta kekayaan orang tuanya. Pada surat Al-Isyra’ ayat 34 dan surat Al-An’am 152 Al-Quran menyebut “batas” akhir itu dengan balaqha “Asyuddahu”. As-Sayuthi memberikan makna “Asyuddahu” dengan “Quwwatahu ’ala hifdhi I-mali wa wa rusyadahu fihi” (Sayuti, tt: 285). Dengan demikian, makna : an-nikah “dalam surat An-nisa’ ayat 6 itu adalah “kedewasaan dan kemampuan mengelola uang secara mandiri”.

 

Disamping itu fakta emtirik dalam membuktikan bahwa perkawinan di bawah umur relatif sangat rawan terjadinya perceraian. Hal mana berdampak buruk pada kedua belah pihak terutama istri yang menjadi ibunya, karena perkawinan dalam usia muda itu tinadakan mereka sehari-hari lebih banyak dipengaruhi emosional, dalam kedudukan suami dengan istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab.

 

Para pakar sosiologi memperkirakan usia dewasa ini dimulai antara 16 sampai 20 tahun bagi wanita dan umur 19 sampai 25 tahun bagi pria. (Ali Akbar ; 1985: 26-32). Setelah mengkaji dari berbagai aspek ; kesehatan, psikologi, dan sosial, memperkirakan usia dewasa itu dimulai antara 19 sampai 25 tahun (bagi pria).

 

Dari uraian singkat tentang pembatasan usia pernikahan yang dilakukan Indonesia agaknya bisa dipertanggung jawabkan secara Syar’i. Sungguhpun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya kebijakan “politik” dalam memberlakukan pembatasan usia dalam pernikahan tersebut. Dimaksudkan dengan kemungkinan masuknya muatan politik disini adalah kebijakan pemerintah melaksanakan program keluarga berencana. Khusus dalam usaha menekan lagi pertumbuhan penduduk (CBR) kebijaksanaan menjadikan gerakan Keluarga Berencana sebagai program pembangunan nasional di mulai sejak tahun 1969/1970 (Singarimbun, 1988; 198). Salah satu program keluarga berencana adalah mendorong bangsa Indonesia untuk menunda perkawinan sekurang-kurangnya sebelum batas usi pernikahan (Sumarsono, 1983 : 4-5).

 

Lepas dari ada dan tidaknya muatan politik dalam aturan pembatasan usia perkawinan tersebut, bila dibandingkan dengan negara Tunisia yang sudah sejak tahun 1956 telah memberlakukan pembatasan usia perkawinan. Di tunisia, laki-laki baru diizinkan melakukan pernikahan apabila telah mencapai umur 20 tahun, sedang seorang wanita baru diizinkan melangsungkan pernikahan apabila telah mencapai umur 17 tahun (Mahmood, 1987 ; 151-156).

 

Sungguhpun perberlakuan pembatasan usia pernikahan di Tunisia lebih tidak berarti adanya ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan di Indonesia karena dipengaruhi dari tunisia. Kemungkinan itu memang selalu ada. Akan tetapi, unuk sampai kepada kesimpulan ada atau tidaknya pengaruh tersebut, di perlukan penelusuran lebih lanjut, yang jelas kedua negara yang sama-sama membuat UU tentang pembatasan usia perkawinan.

 

Di muka telah diuraikan bahwa, ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan bisa dipertanggung jawabkan secara syar’i sebagai produk pemikiran ijtihadiah. Pertanyaan berikutnya adalah ketentuan tersebut bisa dikelompokkan ke dalam kategori litas mazhab atau beranjak dari mazhab? Kalau melihat dari uraian diatas, ternyata baik dari kalangan Syi’i, belum memberikan batasan usia perkawinan. Sunni maupun kalangan Syi’i, belum memberikan batasan usia perkawinan. Dengan demikian, pemikiran ijtihadiah pemerintah Indonesia (dan juga Tunisia) tentang pembatasan usia perkawinan agaknya mengindakan adanya fenomena keberanjakan dari fiqh mazhab, dan bukan sekedar fenomena lintas mazhab. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh di Indonesia (dan juga Tunisia) tidak statis, melainkan dinamis, karena sifat luhur tentang perkawinan ini lebih dominan bersifat zonniyah dan kondisional.

 

2.      Masalah Perceraian

 

Ada dua aspek perceraian yang diatur oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974, aspek sahnya suatu perceraian dan aspek jumlah tidak diberlakukan. Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa suatu perceraian dianggap sah apabila diucapkan di depan pengadilan dan talak tiga yang diucapkan sekaligus diberlakukan satu. Ketentuan seperti ini agaknya lebih mendekati pemikiran ijtihadiah Syi’i dari pada Sunni. Bagi kalangan Syi’ah Imaniah, suatu talak dianggap sah apabila disaksiakan oleh dua orang saksi yang adil. Di Indonesia, kehadiran saksi tersebut di lembagakan dalam bentuk Pengadilan Agama. Akan halnya tiga talak yang diucapkan sekaligus dan diberlakukan sebagai talak satu, sepenuhnya sama dengan produk ijtihadiah yang berkembang di kalangan Syi’ah Imaniah.

 

Hal ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran ijtihadiah yang berkembang di kalangan Sunni. Bagi kalangan yang disebut belakang, talak dianggap jatuh/sah apabila dijatuhkan di depan isteri, meski tanpa hadirnya saksi. Begitu pula dengan ketentuan mengenai tiga talak yang dijatuhkan sekaligus, maka ia sah.

 

Uraian itu mengindikasikan adanya fenomena lintas mazhab di Indonesia. Pada masyarakat Sunni, umumnya ketentuan yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan persoalannya tentulah diambil dari produk pemikiran ijtihadiah yang berkembang dilingkungan Syi’i terutama yang berkaitan dengan masalah perceraian.

 

D. KESIMPULAN

 

            Dari pembahasan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut :

 

1.      Pemikiran ijtihadiah di Indonesia mengenai pembatasan usia pernikahan, dapat dimasukkan kedalam kategori telah beranjak dari mazhab.

 

2.      Pemikiran ijtihadiah di Indonesia mengenai masalah perceraian, dapat di masukkan kedalam kategori lintas mazhab.

 

3.      Pemikiran ijtihadiah atau fiqhiah di Indonesia bukan statis; melainkan dinamis.

 

4.      Penetapan batas usia kawin dan keabsahan pernyataan talak sekaligus tiga, maka diakui hanya satu, hal ini perlu dilakukan penelitian.

 

E. DAFTAR PUSTAKA

 

Abu Bakar, Al-Yasa, 1989, Ahli Waris Sepertalian darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Mazhab, Fakultas Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tidak di terbitkan.

 

Akbar, Ali, 1985, Merawat Cinta Kasih, Cet.XI, Jakarta, Pustaka Antara.

 

A M A K, FZ. 1976, Proses Undang-undang Perkawinan, Cet. I, Bandung, Al-Ma’arif.

 

Haidar, Ali M, 1994, Nahadatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fiqh dalam Politik, Cet. I, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

 

Hasan, Ahmad, 1980, Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Jilid I, Cet. VII, Bandung, Diponegoro.

 

Husaini, Hasyim Ma’arif, 1973, Tarikhu I-Fiqhi I-Ja’fariyyi, Cet. II, Beirut, Daru I-Kitabi Lubnani.

 

Fatwa, Marsekan, 1985, “Hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan” dalam, Kenangan-kenangan Seabad Peradilan Agama Di Indonesia, Cet. I, Jakarta, Ade Cahaya.

 

Ibnu Rusyd, 1960, Bidyatu I-Mujtahidiwa Nihaya I-Muqthasidi, Juz 11,Cet. 3, Mesi, Musthafa 1-Babi.

 

Mahmood, Thahir, 1987, Personal Law in IslamicCountries, New Delhi, Academy of Law and Religion.

 

Mudzhar,M. Atho, 1993, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta ,INIS.

 

Mughniyyat ,Muhammad Jawwad ,1978, Fiqhu I-Imani Ja’Fara Ash-Shaddiqi, juz. , Beirut, Darul Fikr.

 

Purwadarminta, WJS, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan ke-7, Jakarta, balai Pustaka.

 

Sabiq, Sayyed, 1990, Fiqhus Sunnah, amlilasli, Al-Ma’arif.

 

Singarimbun, Masri, 1988, “Keluarga Berencana (KB) Indonesia Sampai Abad XII” dalam, Saifuddin Abd. Bari(ed), Bungan Rampai Gerakan KB Nasional, Jakarta BKKBN.

 

Sumarsono, 1983, Nasehat Perkawianan dalam Islam, Jakarta, Biro Penerangan dan Motivasi – BKKBN.

 

Sayuthi, t.t. Qur’anul Karimun: Tafsirun wa Bayanun, Beirut, Darurrasyid.

 

Zuhaily, Wahbah, 1991, Al-Fiqhu Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz 7, Cet. III, Damsyik, Daru I-Fikri.

 

 

 

Additional information